Laman

Sabtu, 22 Oktober 2016

DRAFT TATA TERTIB MUNAS II - IKABA 2002



Draf Tata Tertib Musyawarah Nasional II

Ikatan Alumni Dikmaba Polri T.A. 2002 Se Indonesia


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


  1. Musyawarah Besar IKABA 2002 merupakan rapat tertinggi ditingkatan Organisasi nasional IKABA 2002
  2. MUSYAWARAH NASIONAL II adalah forum permusyawaratan untuk mengemban amanat oganisasi dan dilaksanakan pada akhir periode untuk menghasilkan rekomendasi kepada kepengurusan yang selanjutnya
  3. MUSYAWARAH NASIONAL II merupakan permusyawaratan anggota IKABA 2002 yang disingkat dengan MUNAS III
BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

  1. Menetapkan pola dan garis-garis besar kebijakan didalam penyelenggaraan organisasi Ikatan Alumni Dikmaba Polri T.A. 2002 Se Indonesia
  2. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus Ikatan Alumni Dikmaba Polri T.A. 2002 Se Indonesia 
  3. Membahas sekaligus menetapkan AD/ART organisasi Ikatan Alumni Dikmaba Polri T.A. 2002 Se Indonesia
  4. Membahas dan menetapkan GBHO organisasi Ikatan Alumni Dikmaba Polri T.A. 2002 Se Indonesia
  5. Mengambil keputusan-keputusan lain yang berkenan dengan organisasi nasional Ikatan Alumni Dikmaba Polri T.A. 2002 Se Indonesia
ORIENTASI

Pasal 3

MUSYAWARAH NASIONAL II memiliki orientasi
  1. Menganalisa dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada dalam organisasi dan kepengurusan yang telah selesai masa pengabdiannya
  2. Mencari format dalam upaya pengembangan organisasi untuk direkomendasikan kepada kepengurusan yang akan datang
BAB III

PESERTA MUNAS

Pasal 4

Musyawarah Besar II IKABA 2002 terdiri dari
  1. Peserta Penuh
  2. Peserta Tidak Penuh
  3. Peninjau
Pasal 5

Peserta penuh adalah Korwil IKABA 2002 dan Ketua Perkumpulan Lifting 2002 yang sudah terbentuk di kewilayahan/ tiap Polda atau yang ditunjuk menjadi Perwakilan dari Tiap Polda

Pasal 6

Peserta tidak penuh adalah anggota IKABA 200 dan anggota yang telah pernah berjasa terhadap IKABA 2002, serta anggota yang mendampingi Korwil IKABA 2002 dan Ketua Liftting 2002 yang sudah terbentuk di kewilayahan/ tiap Polda

Pasal 7

Peninjau terdiri dari Undangan Organisasi lain dan lembaga Pers

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

  1. MUSYAWARAH NASIONAL II diselenggarakan oleh IKABA 2002
  2. MUSYAWARAH NASIONAL II dilaksanakan pada tanggal 28-30 Oktober 2016 yang bertempat di Hotel Grand Menteng Jakarta Timur
BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 9

Kewajiban
  1. Setiap peserta wajib mematuhi semua ketentuan dan tata tertib MUNAS II
  2. Setiap peserta wajib menjaga kebersihan dan ketertiban demi terlaksananya MUNAS Ii
Pasal 10

Hak

  1. Peserta penuh punya hak bicara, hak suara, berpendapat dan mengeluarkan ide
  2. Peserta tidak penuh punya hak bicara dan mengeluarkan ide
  3. Peninjau tidak punya hak bicara dan hak suara.
BAB VI

LARANGAN BAGI PESERTA

Pasal 11

  1. Setiap peserta sidang dilarang merokok di ruang sidang
  2. Setiap peserta sidang dilarang membuat gaduh dan berkata kotor di ruang sidang
  3. Setiap peserta sidang dilarang tidur pada waktu sidang berlangsung
BAB VII

SANKSI BAGI PESERTA

Pasal 12

Apabila peserta melanggar pasal 10 akan mendapat sanksi
  1. Diberi teguran
  2. Apabila telah 3X diberi teguran maka akan dicabut hak suaranya berdasarkan persetujuan forum
  3. Jika masih melakukan pelanggaran tata tertib dikeluarkan dari ruang sidang dengan persetujuan forum
BAB VIII

PERSIDANGAN

Pasal 13

Sidang pleno terdiri dari
  1. Pleno I
  2. Pleno II
  3. Pleno III
  4. Pleno IV
  5. Pleno V
  6. Pleno VI
  7. Pleno VII
Pasal 14

Sidang Pleno
  1. Sidang pleno dipimpin oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang
  2. Pimpinan dan sekretaris sidang dipilih dan ditentukan sesuai dengan persetujuan forum
BAB IX

TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

Pasal 15

Tugas
  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan sidang
  2. Memimpin sidang agar terlaksana dengan tertib dan aman
  3. Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan ide dan meluruskan persoalan yang ada serta mengembalikan pokok persoalan
Pasal 16

Hak
  1. Mengatur jalannya persidangan
  2. Menetapkan waktu pembicaraan
  3. Meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembahasan
  4. Menegur dan mengeluarkan peserta sidang yang melangar tata tertib
  5. Ketua sidang berhak mengundurkan diri jika ada hal penting yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan dengan persetujuan forum
Pasal 17

Kewajiban
  1. Mengendalikan proses persidangan
  2. Membacakan hasil persidangan
BAB IX

QUORUM

Pasal 18

  1. Keputusan MUNAS II dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta sidang
  2. Apabiala poin satu tidak terpenuhi maka sidang akan ditunda sepuluh menit untuk menunggu peserta sidang
  3. Apabila poin dua tidak terpenuhi, maka sidang tetap akan dilanjutkan dengan persetujuan forum
BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19
  1. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
  2. Apabila poin satu tidak terpenuhi maka dilakukan lobiying
  3. Apabila poin dua tidak terpenuhi maka dilakukan voting
  4. Pengambilan voting dilakukan dengan bebas, jujur, adil, bijaksana dan bertanggung jawab serta tanpa adanya interfensi
BAB XI

MEKANISME PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG

Pasal 20

  1. Bakal calon dipilih oleh peserta siding
  2. Tiap peserta sidang berhak memilih bakal calon
  3. Pimpinan sidang menanyakan kesediaan calon
  4. Calon yang telah mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sah sebagai presidium sidang
BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian
  2. Tata tertib dan keputusan ini berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan
Wassalamualaikum, Wr. WB

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 2016

Jam : ... WIB

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL II - IKABA 2002






PRESIDIUM SIDANG                                                                                 SEKRETARIS SIDANG 









0 komentar:

Posting Komentar